Cloud Hosting Indonesia

Undangan Temu Ramah DPRD Dumai Disorot, Warganet Pertanyakan Komitmen Efisiensi Anggaran


DUMAI (MP) — Beredarnya undangan resmi DPRD Kota Dumai bernomor 005/189/DPRD tertanggal 9 Februari 2026 memicu perhatian publik. Undangan tersebut ditujukan untuk kegiatan temu ramah antara pimpinan dan anggota DPRD dengan Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, serta seluruh kepala OPD se-Kota Dumai.

Acara itu dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 13 Februari 2026, di ZOT Lounge, Hotel The Zuri Dumai.

Undangan tersebut ramai diperbincangkan setelah diunggah oleh akun media sosial "Belalang" dengan narasi yang menyinggung soal efisiensi anggaran dalam seremoni, disertai tagar #wakilrakyat dan #dprddumai. Unggahan itu memantik beragam respons dari warganet.

Salah satu komentar datang dari akun bernama Hasrizal Dumai. Ia menilai kegiatan tersebut tidak mencerminkan semangat penghematan anggaran yang sebelumnya disepakati bersama antara legislatif dan pemerintah daerah.

"Itu namanya rapek mancik-mancik, kata orang sini pemborosan. Dalam hal ini, itu bukan program kerja DPRD," tulisnya dalam kolom komentar.

Saat dikonfirmasi, Hasrizal membenarkan bahwa komentar tersebut merupakan kritik yang ia sampaikan secara pribadi. Ia mengaku kecewa dengan sikap pimpinan DPRD.

"Saya sangat kecewa. Di mana rasa empati kepada masyarakat, ketika kita anggota DPRD bersama pemerintah sudah sepakat melaksanakan efisiensi anggaran pada tahun 2026 ini," ujarnya.

Menurut beliau, kegiatan temu ramah tersebut tidak termasuk dalam program kerja resmi DPRD Kota Dumai. "Terus terang, itu bukan program kerja DPRD," kata Hasrizal yang Anggota Dewan senior 5 priode. 

Beliau berharap kegiatan serupa tidak kembali dilakukan, terutama di tengah komitmen penghematan anggaran. Terkait adanya komentar lain yang membantah pandangannya, Hasrizal menilai perbedaan tafsir merupakan hal yang wajar dalam ruang publik.

"Mungkin yang berkomentar tidak membaca secara cermat surat undangan yang beredar. Tafsir itu bisa berbeda, suka atau tidak suka. Pejabat pemerintah saja kerap keliru dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan administratif. Jadi tidak perlu direspons berlebihan," ujarnya.

Hingga berita ini ditulis, pimpinan DPRD Kota Dumai belum memberikan keterangan resmi terkait maksud dan urgensi kegiatan tersebut serta alokasi anggaran yang digunakan.


(RT)

Lebih baru Lebih lama

Classic Header

ads2

Cloud Hosting Indonesia