 |
Keterangan Foto: Chandra Abdul Gani. |
DUMAI (MP) — Gelombang kritik terhadap pola penggunaan anggaran di lingkungan DPRD Kota Dumai dan Pemerintah Kota Dumai kembali menguat. Kegiatan temu ramah yang digelar di ballroom hotel mewah dinilai sebagai potret nyata jurang sosial antara elite kekuasaan dan realitas kehidupan masyarakat.
Tokoh masyarakat Dumai, Candra Abdul Gani, yang juga Ketua Umum FPK-LKKMD dan Ketua harian KMBD, melontarkan kritik keras. Ia menilai, di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan warga, pemerintah dan DPRD justru mempertontonkan gaya hidup seremonial yang sarat pemborosan.
"Ini bukan sekadar soal lokasi acara di hotel mewah. Ini soal cara berpikir. Ketika rakyat diminta berhemat, pejabat justru nyaman dalam seremoni," tegas Candra Abdul Gani yang akrab disapa Ketua Ichan.
Menurutnya, pemborosan anggaran tidak berhenti pada acara-acara resmi bernuansa seremoni, tetapi juga tercermin dari masih maraknya perjalanan dinas dan studi banding ke luar daerah yang kerap dilakukan para anggota dewan dan pejabat pemerintahan.
"Perjalanan dinas dan studi banding itu seharusnya dikurangi. Banyak yang tidak jelas manfaatnya bagi rakyat, tapi anggarannya terus berjalan. Ini pemborosan yang selama ini jarang dikritisi secara jujur," ujarnya.
Ketua Ichan juga menyoroti ironi ketika fasilitas milik negara justru diabaikan. Padahal, Dumai memiliki pendopo, aula, dan gedung pertemuan pemerintah yang layak digunakan untuk kegiatan resmi.
"Negara punya aset sendiri. Mengapa tidak dimanfaatkan? Mengapa harus hotel mewah? Kalau fasilitas pemerintah dibiarkan kosong, sementara uang rakyat dihabiskan di luar, ini jelas persoalan sensitivitas," katanya.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa sudah saatnya pemerintah dan DPRD mengurangi kegiatan seremonial yang hanya menghasilkan simbol tanpa dampak nyata.
"Kurangilah kegiatan seremonial. Rakyat tidak butuh panggung, spanduk, dan foto-foto acara. Rakyat butuh kebijakan nyata yang menyentuh kehidupan mereka," tegasnya.
Menurutnya, setiap pilihan anggaran memuat pesan moral. Ketika pejabat memilih kesederhanaan, publik akan melihat keteladanan. Namun ketika kemewahan yang dipertontonkan, yang muncul justru jarak sosial dan kekecewaan.
"Ketika acara digelar di fasilitas negara, pesannya jelas: sederhana dan bertanggung jawab. Tapi ketika yang dipilih hotel mewah, pesan yang sampai adalah pemerintah berjalan sendiri, jauh dari rakyat," ucapnya.
Ia menilai kondisi ini semakin menggerus makna slogan "Mari Bersama Wujudkan Kota Idaman" yang selama ini digaungkan.
"Kota Idaman bukan milik segelintir elit. Kota Idaman adalah milik buruh, nelayan, pedagang kecil, dan seluruh warga Dumai. Kalau anggaran habis untuk seremoni, lalu apa yang benar-benar dirasakan rakyat?" sindirnya.
Ketua Ichan menutup dengan peringatan keras: tanpa perubahan sikap dan kebijakan, kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah akan terus terkikis.
"Kepekaan sosial tidak lahir dari pidato, tapi dari pilihan anggaran. Jika ini tidak berubah, jangan salahkan rakyat bila semakin apatis," pungkasnya.
(RT)