SUBULUSSALAM (MP) — Aksi Penolakan Oleh Fraksi Gerakan Amanat Rakyat (Geranat) terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2022 dalam sidang Paripurna DPRK Subulussalam pada tanggal 20 September dan Aksi Unjuk Rasa (Unjuk Rasa) Pada tanggal 21 kemarin dinilai sarat dengan muatan Politis.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh seorang Pemerhati Subulussalam Rahman Manik melalui rilis yang diterima media harian.co. Jumat (22/09/2023).
Sebagai pemerhati ia menyampaikan bahwa, penolakan Raqan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK TA. 2022 oleh Fraksi Geranat adalah sarat dengan kepentingan Politik Tahun 2024 dengan cara menimpakan kesalahan semata-mata kepada Walikota Subulussalam.
Padahal kata Rahman, kita mengetahui bahwa Fraksi Geranat itu gabungan beberapa Partai yakni, Partai Aceh, Partai Golkar, PAN dan Partai PKS yang selama ini bersama membahas tentang LKPJ dan tidak ada Penolakan, kenapa baru sekarang menyampaikan penolakan?
Selanjutnya, dalam isi pandangan Fraksi Geranat itu kata Rahman, juga merupakan persoalan yang selam ini sudah terjadi. Apakah mereka baru sadar dan baru tau atau pura-pura tidak tau ? Kalau fraksi granat konsisten ingin memperbaiki yg dianggap salah dalam pemerintahan Bintang-Salmaza, kenapa beberapa kali LKPJ tidak ditolak?
"Penolakan LKPJ oleh Fraksi Granat kemaren bertujuan menaikkan isu Demonstrasi hari ini agar mendapat simpatik dari masyarakat dan seolah-olah pemerintahan ini yang salah semata adalah H. Affan Alfian Bintang, SE. sebagai Walikota. Padahal pihak Legislatif (DPRK) bersama Eksekutif yakni Walikota dan Wakil Walikota dan seluruh jajarannya secara bersama-sama memikul tanggungjawab bila dianggap pemerintahan Bintang-Salmaza gagal," kata Rahman Manik.
Ia melanjutkan, Kehadiran salah seorang korlap pada saat demonstrasi ke kantor Walikota dan memaksa menuju ruangan walikota untuk memastikan keberadaan walikota tidak diruangan semakin mengarah kepada kepentingan kelompok.
"kenapa Saudara Safran tidak menuju keruangan wakil walikota dan memastikan dimana wakil walikota? Tapi Itu tidak dilakukan karna saya menilai tujuan yang dicapai adalah pembusukan politik yang ditujukan kepada H. Affan Alfian Bintang saja? Tindakan ini semakin meyakinkan kita bahwa penolakan Raqan Pertanggungjawaban APBK 2022 dan Unjuk Rasa Massa PNS kemarin sarat dengan muatan kepentingan arena politik Tahun 2024," kata Rahman Manik.
Meski demikian, kata Rahman, sekalipun mereka menolak Raqan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK TA 2022, itu tetap saja Sah sesuai undang undang dan tatib yang berlaku kerana ada dua Fraksi lagi yang menyetujui, yakni Fraksi Sada Kata dan Fraksi HANURA.
"Saya mengingatkan bahwa untuk Tahun 2024 sudah di ambang pintu, disitu saja lah kita bersaing secara sehat, jangan mengkambinghitamkan orang lain demi kepentingan Politik sekelompok," kata Rahman Manik.
Pewarta: Satria Tumangger