DUMAI (MP) — Wakil Ketua DPRD Kota Dumai, H. Johannes MP Tetelepta, S.H., M.M., menghadiri undangan masyarakat Kelurahan Bumi Ayu untuk membahas keluhan terkait CSR Perusahaan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) yang dinilai belum berpihak kepada warga setempat. Pertemuan berlangsung di Kantor Camat Dumai Selatan, Senin (11/08/2025), dihadiri lurah serta dinas terkait.
Dalam kesempatan tersebut, H. Johannes menegaskan bahwa DPRD saat ini sedang mempersiapkan Ranperda TJSP yang akan mengatur kewajiban perusahaan dalam menyalurkan manfaat CSR. Menurutnya, masyarakat yang tinggal di sekitar operasional, kantor, maupun wilayah produksi harus menjadi prioritas utama atau "ring satu" penerima manfaat.
"DPRD akan terus mengawasi dan memantau keseriusan perusahaan, apalagi hari ini kita hadir karena keluhan warga yang menilai CSR belum berjalan optimal," ujarnya.
Ia menilai, banyak program yang bisa dijalankan perusahaan melalui CSR, mulai dari penyerapan tenaga kerja lokal, pemberdayaan UMKM, sertifikasi tenaga kerja, pembangunan infrastruktur, penanganan stunting, pendalaman alur sungai, bantuan bagi masyarakat miskin, hingga dukungan untuk rumah ibadah.
"Saya hadir karena ingin memastikan aspirasi masyarakat tersampaikan. CSR harus benar-benar diwujudkan, bukan sekadar wacana. Perusahaan jangan mencari-cari alasan untuk menghindar dari kewajibannya," tegasnya.
Johannes juga menekankan bahwa CSR dapat membantu meringankan beban APBD dengan mendukung program pemerintah yang belum terakomodir, apalagi kondisi keuangan daerah sedang tidak baik. Jika berjalan maksimal, menurutnya, manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat.
Menutup pertemuan, Johannes mengingatkan agar pelaksanaan CSR di Dumai sejalan dengan arahan Presiden RI, yakni program harus memberikan manfaat nyata bagi warga.
"DPRD akan terus memonitor pelaksanaannya di semua perusahaan yang beroperasi di Dumai," pungkasnya.
Sebagai informasi, DPRD bersama pemerintah berkomitmen membentuk Perda baru terkait TJSP, yang mana keterlibatan masyarakat dalam pengusulan, pengawasan, dan pelaporan akan lebih maksimal. InsyaAllah, tahun depan Ranperda TJSP yang merupakan inisiatif anggota DPRD ini bisa menjadi Perda yang berkualitas dan berpihak pada masyarakat.